Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah

Abstract

The Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) is an instrument owned by the government in realizing the ease of doing business, especially licensing. One of the licensing classifications referred to is the (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) (KKPR). The implementation of KKPR licensing experienced many obstacles. This paper aims to find out the OSS RBA work system in implementing business licensing through (Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) (PKKPR) scheme that applies and compares the Spatial Planning instrument (RTR) as the sole reference used. This study uses a qualitative descriptive analytical method based on observation with a case study approach. The results of this study indicate that: (1) The implementation of PKKPR services through the OSS RBA system in Pati Regency has been running according to public service standards; (2) Obstacles encountered in Land Technical Considerations in PKKPR services for business at the Pati Regency Land Office are the occurrence of an asynchronous upload data at OSS RBA with the data required for PTP services; (3) PTP services are still carried out manually and separately from the KKPR system.

Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) merupakan instrumen yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha khususnya pengurusan perizinan. Salah satu klasifikasi perizinan yang dimaksud adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelaksanaan perizinan KKPR mengalami banyak kendala. Naskah ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja OSS RBA dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha serta membandingkan instrumen Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan tunggal yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan observasi dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Pati sudah berjalan sesuai standar pelayanan publik; (2) Kendala yang dihadapi pada Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Pelayanan PKKPR Berusaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah terjadi ketidaksinkronan antara data upload di OSS RBA dengan data yang dibutuhkan pada pelayanan PTP; (3) Pelayanan PTP masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem KKPR.