Kajian Geospasial Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar Pada Program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Akemat Rio Setiawan; Rudi Hartono; Dewa Putu Asmara Putra; Astrid Damayanti

doi:10.31292/jta.v8i1.377

Authors

Akemat Rio Setiawan Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Rudi Hartono Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Dewa Putu Asmara Putra Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Indonesia
Astrid Damayanti Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.377

Keywords:

Pendaftaran Tanah, Sistem Informasi Geografis, Pemetaan Bidang Tanah, Kota Lengkap

Abstract

Land registration is a government requirement to ensure legal clarity, protect the rights of landowners, and understand the land's identity. Complete Systematic Land Registration (PTSL) as a national strategic program aims to build and maintain the quality of land plot data. To map a land plot, it is necessary to check its position to overcome existing gaps and overlaps. This research aims to evaluate the quality of spatial data on land plots in Selaparang District with a focus on identifying gap and overlap problems. The process of mapping land plots generates a distribution map, aiming to establish ownership of properly landed land plots. This research uses a spatial approach that can provide accurate and comprehensive mapping of land plots using a Geographic Information System. The results demonstrate that the number of registered lands in each sub-district identifies land plots that have undergone repair and are free from gaps and overlaps. This can support efficient development and land management programs and help the city of Mataram become a complete one. Analysis and improvement of land data is important to ensure data accuracy and integrity, reduce land conflicts, and improve land governance and better development planning.

Pendaftaran tanah merupakan keharusan pemerintah untuk menjamin kejelasan hukum dan melindungi hak pemilik tanah, serta memahami identitas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional bertujuan membangun dan menjaga kualitas data bidang tanah. Untuk memetakan bidang tanah, perlu dilakukan pemeriksaan posisi guna mengatasi gap dan overlap yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas data spasial bidang tanah di Kecamatan Selaparang dengan fokus pada identifikasi masalah gap dan overlap. Pemetaan bidang tanah menghasilkan peta sebaran bidang tanah yang bertujuan guna mewujudkan kepemilikan bidang tanah yang terlandingkan dengan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial yang dapat memberikan pemetaan yang akurat dan menyeluruh mengenai bidang tanah menggunakan Sistem Informasi Geografis. Hasil menunjukkan bahwa bidang tanah yang telah diperbaiki dan bebas dari gap dan overlap dapat diidentifikasi jumlah tanah terdaftar di masing-masing kelurahan. Hal tersebut dapat mendukung program pembangunan dan pengelolaan tanah secara efisien serta membantu Kota Mataram menjadi Kota Lengkap. Analisis dan perbaikan data pertanahan ini penting guna memastikan akurasi dan integritas data, mengurangi konflik pertanahan, dan meningkatkan tata kelola lahan serta perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Falih, M. K. (2024). Evaluasi Pemanfaatan Peta Foto Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dengan Pendekatan Fit For Purpose Land Administration (Ffp-La) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Ardani, M. N. (2022). Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum. Gema Keadilan, 9(1), 19-35. https://doi.org/10.14710/gk.2022.14551

Arnowo, H. (2020). Pemanfaatan peta bidang tanah untuk mewujudkan peta desa lengkap berbasis bidang tanah. Seminar Nasional Geomatika 2020: Informasi Geospasial untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan. 849-856

Bashit, N., Sujianto, U., & Utomo, D. C. (2020). Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Kota Lengkap. In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Undip 2020 (Vol. 1, No. 1). https://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/view/282

Basir, A., & Dewi, M. N. K. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping). Alauddin Law Development Journal, 5(1), 175-188. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35511

Botutihe, A. F., Budisusanto, Y., & Deviantari, U. W. (2022). Purwarupa Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Berbasis Web. Jurnal Teknik ITS, 11(3), A250-A257. https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.98404

Cahyadhi, B. B. N., & Nawangsari, E. R. (2022). Efektivitas program ptsl dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 369-375.

Devi, R. S., & Hutapea, M. M. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran hak atas tanah melalui proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 1(1), 47-86. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110

Dewi, S. R., Wulansari, H., Tilman, A., & Santoso, R. T. (2022). Optimalisasi Migrasi dan Pembaharuan Data Pertanahan dalam Komputerisasi Pertanahan di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Tunas Agraria, 5(3), 211–222. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.184

Hadi, A. (2023). Pemanfaatan Data Spasial Bidang Tanah Sebagai Penunjang Pengadaan Peta Kota Lengkap Studi Kasus di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Seminar Nasional Geomatika

Handoko, W. (2019). Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI. Recital Review, 1(2), 23-43.

Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Tunas Agraria, 3(3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125

Kamumu, Y., Junus, N., & Bakung, D. A. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 93-114. https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1369

Kementerian ATR/BPN. (2022). Petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022. https://jdih.atrbpn.go.id/.

Lusiani, T., & Hafizh, M. A. (2021). Purwarupa Desain Sistem Administrasi Pengelolaan Tanah untuk Kelurahan di Kota Jakarta. Jurnal Riset Jakarta, 14(2), 77-86. https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v14i2.56

Mansourihanis, O., Maghsoodi Tilaki, M. J., Yousefian, S., & Zaroujtaghi, A. (2023). A computational geospatial approach to assessing land-use compatibility in urban planning. Land, 12(11), 2083. doi: 10.3390/land12112083

Mawadah, M. (2021). Peningkatan kualitas data bidang tanah di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan. Tunas Agraria, 4(2), 168-174. https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143

Nugroho, T., Sunarto, S., & Yudistira, M. I. (2018). Studi Pengembangan Kadaster Multiguna Di Kota Surakarta. repository.stpn.ac.id

Nugroho, R. W. (2021). Uji Kualitas Data Spasial Peta Bidang Tanah Hasil Peningkatan Kluster 4 (K4) Pada Sistem Geo KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Studi di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum Positum, 3(2), 126-141. https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897

Sakdiah, T. N. P. H., & Fadillah, N. (2021). Sistem Informasi Administrasi Berkas Pengukuran di Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa. Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer (J-ICOM), 2(2), 91-104. https://doi.org/10.33059/j-icom.v2i2.2901

Panigoro, C. D., Tumuhulawa, A., & Kasim, R. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik. Iblam Law Review, 3(3), 30-39. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.139

Panjaitan, N. A. P., Azzahara, S., & Sugandi, D. (2023). Analisis Identifikasi Bidang Persil Tanah Kota Cimahi Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Jurnal Teknik Sipil, 8(2), 60-71. https://doi.org/10.56071/deteksi.v8i2.626

Pratama, A., Suharno, S., & Syaifullah, A. (2020). Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur. Tunas Agraria, 3(2), 76-85. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.108

Purba, R. S., & Bandhono, F. A. (2021). Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. In Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)-Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) (Vol. 1, pp. 53-61). Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/606

Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. Tunas Agraria5(2), 127-141. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177

Silviana, A., & Ardani, M. N. (2018). “Sinden Bertapa” Metode Menuju Tertib Administrasi Bidang Pertanahan (Studi di Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan). Masalah-Masalah Hukum, 47(3), 282-297. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.282-297

Sugoto, H,A. (2020). Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta

Undang-undang no. 5 tahun (1960). Peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.

Yudanto, D. C., & Mujiburohman, D. A. (2024). Peningkatan Kualitas Data Spasial sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Kadaster: Journal of Land Information Technology, 2(1), 1-13. https://doi.org/10.31292/kadaster.v2i1.28

Windayana, S. (2022). Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT Dalam Mencapai Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.