Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW provinsi Riau di desa Beringin Jaya

Ahmad Allaam  Muammar; M. Nur Kamila  Amrullah

doi:10.31292/jta.v6i2.222

Authors

Ahmad Allaam Muammar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
M. Nur Kamila Amrullah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.222

Keywords:

Alih Fungsi Lahan, Penataan Ruang, Kesesuaian Dengan Tata Ruang

Abstract

The Regional Spatial Plan (RTRW) is the basis on which the government carries out regional development. To ensure that development is carried out according to regulations, it is important to ensure compatibility between land use and the RTRW Map. Land problems arose in Beringin Jaya Village, Riau Province, due to the expansion of plantation land that penetrated into forest areas. This study aims to evaluate the extent to which the RTRW Map issued by the Provincial Government of Riau corresponds to the actual field conditions. The results showed that the level of suitability between land use and the RTRW Map was 67.78% suitable, 30.42% not suitable, and 1.48% supported. Furthermore, a suitability analysis between land parcels that have SHAT and the RTRW is carried out through overlay using parcel data downloaded with the RTRW Map. From the results of the Land Use Map overlay, it was revealed that 29% of the total area was determined according to the spatial plan, while 49% of the 45 sampled plots of land were located outside the forest area. . Thus, the local regional government needs to work together with relevant agencies in formulating appropriate, effective and efficient policies so that problems related to spatial planning can be resolved and then the Governor needs to submit a request to the Ministry of Environment and Forestry to form an Integrated Team.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan, penting untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan lahan dengan Peta RTRW. Permasalahan pertanahan muncul di Desa Beringin Jaya, Provinsi Riau, karena perluasan lahan perkebunan yang merambah ke kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Peta RTRW yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan dan Peta RTRW sebesar 67,78% sesuai, 30,42% tidak sesuai, dan 1,48% mendukung. Selanjutnya, analisis kesesuaian antara bidang tanah yang memiliki SHAT dengan RTRW dilakukan melalui overlay menggunakan data persil yang diunduh dengan Peta RTRW. Dari hasil overlay Peta Penggunaan Lahan, terungkap bahwa 29% dari total luas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan tata ruang, sementara 49% dari 45 sampel bidang tanah berada di luar kawasan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat perlu bekerja sama dengan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang sesuai, efektif, dan efisien sehingga permasalahan terkait penataan ruang dapat terselesaikan dan kemudian Gubernur perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian LHK untuk dibentuk Tim Terpadu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, Z. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus PT. Teknik Utama Mandiri). Universitas Borneo Tarakan.

Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. Solusi, 19(September), 341–358.

Anggraini, E. N. L., Syahza, A., & Riadi, R. (2022). Analisis dan Potensi Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Riau (An Analysis and Potential of Leading Commodities of The Riau Province). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6, 11057–11066.

Aurenhammer, P. (2013). Development Cooperation Policy in Forestry from an Analytical Perspective Development Cooperation Policy in Forestry from an Analytical Perspective ? An analytical approach providing the reader with a comprehensive insight to many realities of forest deve. 13(January). https://doi.org/10.1007/978-94-007-4957-3

Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Land use change and suitability for RDTR in peri-urban areas. Case Study: District Mlati. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 8(4), 330–340.

Febrina, D. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bulukumba. Universitas Hasanuddin.

Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 12(2), 163–175. https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938

Hermansyah. (2014). Hukum Perbankan Nasional Indonesia (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.

Irfan, M., & Utiyal Huda, M. (2012). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadapsifat Kimia Tanah. Jurnal Agroteknologi, 3(1), 29–34.

Kusrini, Suharyadi, & S, H. R. (2016). Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Perubahan Penggunaan Lahan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 25(1).

Maryudi, A. (2015). The political economy of forest land-use, the timber sector, and forest certification. In The Context of Natural Forest Management and FSC Certification in Indonesia.

McCarthy, J. F. (2000). The changing regime: Forest property and reformasi in Indonesia. Development and Change, 31(1). https://doi.org/10.1111/1467-7660.00148

Prabowo, D., Maryudi, A., Senawi, & Imron, M. A. (2017). Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors’ power and its dynamics. Forest Policy and Economics, 78, 32–39. https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.01.004

Putra, B. S. H., & Suryono, A. (2020). Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jurnal Privat Law, 8(1), 57. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40367

Putri Wirantari, I. D. A. (2020). Polemik Masyarakat Riau Dan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Perkembangan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 1(1), 36–42. https://doi.org/10.47532/jic.v1i1.106

Rachmah, Z., Rengkung, M. M., & Lahamendu, V. (2018). Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara. Jurnal Spasial, 5(1), 118–129.

Rizki, K., Sundary, R. I., Sidik, J., Jamilah, L., & Yunithawati, L. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Universitas Islam Bandung.

Roanuddin, M. (2016). Dampak Sosial dan Ekonomi Aktivitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gawi Makmur Kalimantan di Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Ilmu Pemerintahan, 1(1), 12–25.

Sukmono, S. W. A. Y. P. A. (2015). Jurnal Geodesi Undip Januari 2015 Jurnal Geodesi Undip Januari 2015. I Wayan Eka Swastikayana, P42, 4(1), 42.

Suprapto, S., Awang, S. A., Maryudi, A., & Wardhana, W. (2018). Kontestasi Aktor dalam Proses Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) di Indonesia (Studi Kasus: Revisi RTRW Provinsi Riau). Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 6(3), 193. https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.193-214

Syamsul, Y., Tampubolon, B., & Sugiarto, A. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunankelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 11(3). https://doi.org/10.26418/jppk.v11i3.53276

Wibowo, A. (2010). Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut: Implikasi Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 7(4), 251–260. https://doi.org/10.20886/jsek.2010.7.4.251-260