Inkonsistensi Kebijakan antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Maryono  Dwi Saputra

doi:10.31292/jta.v4i2.144

Authors

Maryono Dwi Saputra Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

DOI:

https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.144

Keywords:

Inkonsistensi, PTSL, PIPPIB, Penghentian pemberian izin baru

Abstract

Salah satu masalah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak adalah adanya Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan Kantor Pertanahan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di dalam PIPPIB, terjadinya inkonsistensi kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan PTSL yang berada di alam
PIPPIB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spasial. Hasil penelitian diketahui sebanyak 634 bidang tanah PTSL tahun 2020 masuk di dalam PIPPIB. Inkonsistensi antara kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan kebijakan PTSL terjadi karena kurang hati-hati dan koordinasi antar pihak terkait dalam perumusan kebijakan. Rekomendasi kebijakan PTSL dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, peraturan terkait dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi mekanisme dalam perumusan kebijakan PTSL.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aditya, F. W., Sarjita, S., & Sufyandi, Y. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Tunas Agraria, 3(1 Jan), 180-199.

Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2 (2), 220-237.

Edriani, Y. (2016). Analisis Inkonsistensi Waktu Kebijakan Moneter di Indonesia: Periode Sebelum dan Sesudah Penerapan Kerangka Kebijakan Penargetan Inflasi (ITF), (Skripsi). Universitas Negeri Padang.

Lindblom, CE. (1980). The Policy Making Process. London: Prentice Hall Mu’as, A. (2015). Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-101.

Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D., & Seymour, F. (2011). Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?. Working Paper Cifor.

Nurcahyadi, G. (2019). Inisiatif siak hijau, cara kabupaten siak cegah karhutla. Media Indonesia, web diposting pada, 09 Oktober 2019, dilihat pada 10 januari 2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/264353-inisiatif-siak-hijau-cara-kabupaten-siak-cegah-karhutla.

Nurcahyo, D. J., Wahyono, E. B., & Mujiburrohman, D. A. (2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+ PM) di Kabupaten Ngawi. Jurnal Tunas Agraria, 2(3 Sep), 139-161.

Putra, A. P., Sarjita, S., & Farid, A. H. (2019). Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Tunas Agraria, 2(1 Jan), 1-20.

Qodriyatun, S. N. (2019). Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 8(2), 113-132.

Sumiarni, E. (2013). Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Yogyakarta. Winata, DK. (2019). KLHK Bantah Greenpeace Soal Deforestasi di Area Moratorium. Media Indonesia, web diposting pada, 11 agustus 2019, dilihat pada 11 Januari 2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/252447-klhk-bantah-greenpeace-soal-deforestasi-di-area-moratorium.

Yayasan Madani Berkelanjutan. (2019). Catatan Kritis Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Laan Gambut. Madani, web diposting pada, 27 agustus 2019, dilihat pada 11 Januari 2020, https://madaniberkelanjutan.id/2019/08/27/catatan-kritis-inpres-5-tahun-2019-tentang-penghentian-pemberian-izin-baru-dan-penyempurnaan-tata-kelola-hutan-alam-primer-dan-lahan-gambut